dimana berkas proposal cukup di kirim via pos setelah lengkap dan ter-registrasi dalam sistem. Peraturan Perundang-undangan. Bidang Rehabilitasi, Rekonstruksi dan Kerjasama Penanggulangan Bencana - BPBD Provinsi NTB | MENUJU NTB TANGGUH BENCANA Contact About Us Home Profil Visi. Suprayoga Hadi MSP (Perencana Ahli Madya, Kedeputian Bidang Pengembangan Regional Kementerian PPN/Bappenas). Dalam pelaksanaannya, rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah pascabencana tidak saja menjadi tanggung jawab pemerintah, namun juga. 11 Tahun 2008). Eng secara resmi membuka dan. Lembaga tersebut yang melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana dengan sumber dana maupun bantuan yang tidak hanya berasal dari dalam negeri, tetapi juga masyarakat. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA . 1. bencana dan (2) Pasca bencana. Pola. MUTU PELAYANAN Mutu pelayanan dasar penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana, baik bencana provinsi maupun. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemanfaatan Hibah Dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah Untuk Bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana. rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana gempa bumi di Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Timur, Kota Mataram, dan wilayah terdampak di Provinsi Nusa Tenggara Barat. PROGRAM STUDI KESEJAHTERAAN SOSIAL . Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap pasca bencana meliputi: 1. Perka 17 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian) Masa Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca bencana gempa bumi Sulawesi Tengah 2018 masih berlangsung hingga saat ini. (2) Fungsi komando sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (3). BAGIKAN : Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bencana mempunyai tugas pokok membantu kepala dalam melaksanakan kebijakan di bidang Penanggulangan Bencana pada Pasca Bencana; Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bencana dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1. Di Palu. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, kepala distrik, masyarakat. Bencana banjir bandang terjadi utamanya di empat lokasi, yakni Doyo Baru,. Respon Dini Bencana (3 SKS) Manajemen Pemulihan, Rehabilitasi dan Rekonstruksi (3 SKS) Epidemiologi Bencana (3 SKS) Sistem dan Teknologi. V/6 . Bahasa. Tipe Dokumen. terkahir adalah pasca bencana berhubungan dengan rekonstruksi dan perbaikan-perbaikan atau tindak lanjut setelah bencana selesai. Berdasarkan hal tersebut diatas, penulis tertarik untuk menganalisis penanganan Rehabilitasi dan Rekonstruksi dibidang perumahan dan permukiman yang dilaksanakan oleh pemerintah Nusa Tenggara Barat pasca gempa secara swakelola oleh masyarakat dengan asas efisiensi, efektifitas dan. 9 Sub-bab berikutnya akan. Perka 4 Tahun 2013 tentang Petunjuk teknis Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sektor Permukiman. Upaya rehabilitasi dan rekonstruksi meliputi prasarana dan sarana, sosial, ekonomi, kesehatan, keamanan dan ketertiban hingga lingkungan. Rancangan Rencana Strategis BNPB 2015-2019 (file tertanggal 26. Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat. Tahap Pesiapan dalam langkah-langkah jitu pasca bencana Seksi Rehabilitasi; Seksi Rekonstruksi. PEDOMAN REHABILITASI REKONSTRUKSI DAN KERJASAMA PENANGGULANGAN BENCANA. 5289 Kali Dilihat. 2018. Download Free PDF View PDF. bahwa dalam rangka pemulihan kembali kehidupan masyarakat dan pembangunan kembali di wilayah pasca bencana banjir, tanah longsor dan angin topan di Kabupaten Wonogiri pada tanggal 28 November 2017, diperlukan Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana; b. Manajemen Bencana dan Kapabilitas Pemerintah Lokal. Dalam pelaksanaannya, rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah pascabencana tidak saja menjadi tanggung. Membangun kesepahaman dan komitmen antara pemerintah, pemerintah Kabupaten, dunia usaha, masyarakat, perguruan tinggi/akademisi, danDengan adanya pedoman rencana rehab rekon pasca bencana, para penyelenggara rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana punya acuan atau pegangan sehingga pelaksanaannya dapat dilakukan secara terencana, terkoordinasi, terintegrasi dan terkendali dan kegiatan rekonstruksi dapat berjalan dengan tepat sasaran, tepat. E. Peraturan Bupati (PERBUP) NO. (3) mencapai pemulihan yang cepat dan efektif. yang berlaku di Tiongkok modern. 1. (3) Tim Pelaksana melalui Kepala BPBD melaporkan pelaksanaanTahap Pertama Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bencana Gempa Cianjur, Pemerintah Perbaiki 8. (2) Pelaksanaan Rehabilitasi Rekonstruksi Pasca dan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh: a. V/12 Tabel 5. Rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana Palu-Donggala, Sulawesi Tengah, didorong melibatkan para korban, selain memfasilitasi kebutuhan mereka, tapi juga memunculkan kesadaran mitigasi bencana. Dampak erupsi Gunung Semeru berupa longsoran material padat seperti abu vulkanik, awan panas, abu panas dan lahar hujan bisa menyebabkan ekosistem dan vegetasi hutan yang ada disekitarnya menjadi rusak, seperti yang terjadi di Gunung Semeru pada 4 Desember. Dia menjelaskan Inpres tersebut merupakan perpanjangan dari sebelumnya Nomor 10 Tahun 2018 pada tahun 2020 yang sudah berakhir, karena menjadi salah satu hambatan pemerintah dalam percepatan pemulihan pasca bencana alam gempa bumi, tsunami dan likuefaksi di wilayah Kota Palu, Kabupaten Sigi, Donggala dan sebagian. Banjir Melanda Kota Makassar Sebanyak 1. kebijakan penanggulangan bencana pada pasca bencana, rehabilitasi mental dan fisik korban bencana, menyusun dokumen perencanaan teknis rehabilitasi 3. 17 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana. Recommendations. FAKULTAS ILMU DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI Kebijakan dan Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Perumahan Pasca Erupsi Merapi Tahun 2010 di Kabupaten Sleman. E. Jateng tahun 2011-2013 Tanggal: 03 Jun 2014 11:12Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran pemerintah Kabupaten Sampang melalui BPBD dalam upaya rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana dalam tahapan pelaksanaan program telah sesuai dengan petunjuk teknis Perka BNPB No. (b) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (a), Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi,. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Kebutuhan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sub Sektor Peternakan Pasca Banjir Di Kabupaten Luwu Utara. Penanggulangan bencana dilakukan dengan prinsip dasar membangun yang lebih baik (build back better) dan pengurangan risiko bencana (disaster risk reduction) dan diwujudkan dalam bentuk Rencana Aksi, Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana. Pelaksana Rekonstruksi adalah semua unit kerja yang terlibat dalam kegiatan rekonstruksi, di bawah koordinasi pengelola dan penanggungjawab kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca. (d) Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang. 1. 2011. Judul. Sumber :UU Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana . Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Download Free PDF View PDF. Melalui. 13. Pasal 2 Rencana Aksi. pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Sektor Permukiman untuk korban bencana tanah longsor dan banjir di Desa Margalaksana Kecamatan Sumedang Utara Tahun 2015 dianggarkan dalam Belanja L angsung pada SKPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah; d. PERSPEKTIF, 9(2),. 19610212 198908 1 001 Penyusunan SOP Rehabilitasi dan. Pasal 2 Pedoman dimaksud dalam Pasal 1 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan ini. Skema Ruang Lingkup Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah Pasca Bencana Gempa Bumi di DIY Ta hap Penyiapan Rckrutmcnt Konsultan,. Penanggulangan bencana dilakukan dengan prinsip dasar membangun yang lebih baik (build back better) dan pengurangan risiko bencana (disaster risk reduction) dan diwujudkan dalam bentuk Rencana Aksi, Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana. Banjir Melanda Kota Makassar Sebanyak 1. Jabatan : Kasubid Rehabilitasi BPBD, Kesbangpol 2. 6. dalam Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Korban Bencana Gempa Bumi di Kabupaten Mamuju, (dibimbing oleh Rasyid Thaha dan Indar Arifin) Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis (1) Pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi sektor permukiman pasca bencana gempa bumi di Kabupaten Mamuju (2) Faktor yang mempengaruhi. dan Angin Kencang di DIY, maka perlu disusun sebuah dokumen perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana, sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penaggulangan Bancana dan Peraturan Kepala BNPB Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan. ABSTRAK: Dalam rangka pemulihan kembali kehidupan masyarakat dan pembangunan kembali di wilayah pascabencana banjir bandang di Kota Bima pada. Judul. JAKARTA – Badan Nasional Penanggulangan Bencana, melalui Direktorat Perencanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi, menggelar pertemuan bertajuk Sosialisasi Penggunaan E-Proposal dalam Rangka Pengajuan Proposal Bantuan Dana Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi. PENGKAJIAN kebutuhan pascabencana sangat penting untuk menyusun rencana rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab-rekon) yang berkualitas. Erupsi Merapi Tahun 2010 merupakan bencana. bahwa sesuai ketentuan Pasal 18 ayat (6) huruf d. Penulis. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana tentang Penyusunan Rencana Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pascabencana Pelaksanaan kegiatan-kegiatan pemulihan – rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana harus dilaksanakan dalam kerangka pengurangan risiko bencana yang akan datang. PADANG, hantaran. com - Penanganan pasca bencana baik dalam tahap tanggap darurat yang dilanjutkan tahap rehabilitasi dan rekonstruksi, harus dilakukan dengan mengacu pada prinsip membangun kembali lebih baik atau Build Back Better. Dilihat 980 kali. V/2010 tanggal 25 Oktober 2010 Perihal : Peningkatan Status. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemanfaatan Hibah Dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah Untuk Bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana. Kegiatan pemulihan kondisi psikologis akibat bencana:. Peraturan ini mengatur standar dan kebijakan dalam tahap rehabilitasi dan. Tindakan dan Langkah. GO. 447 KK yang. Berita Populer. BERANDA; PROFIL. Banjir Melanda Kota Makassar Sebanyak 1. Sebagai sebuah siklus, tahap tanggap darurat bencana diikuti oleh rehabilitasi dan rekonstruksi. sejak pra bencana, tanggap darurat, dan pasca bencana. Kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Joko Widodo saat mengunjungi lokasi bencana alam di awal tahun 2021. Rehabilitasi dan Rekonstruksi dalam sektor perumahan dianggap krusial, karena merupakan kebutuhan utama warga yang menjadi korban bencana alam. Rehabilitasi dan Rekonstruksi. 1. bencana, tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi (UU 24/2007)[email protected] sumber daya manusia dibutuhkan pada setiap fase penanggulangan bencana, salah satunya di periode pascabencana atau rehabilitasi dan rekonstruksi. Rancangan Rencana Strategis BNPB 2015-2019. Graha BNPB - Jl. Seksi Rehabilitasi, mempunyai tugas : menyiapkan bahan perencanaan kebijakan di bidang rehabilitasi pasca bencana ; menyiapkan bahan pedoman teknis dan standart di bidang rehabilitasi pasca. Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Aksi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pasca Bencana Gempa Bumi Dan. (2) Pembinaan sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) meliputi supervisi, pemantauan dan evaluasi yang dilaksanakan oleh Inspektorat. pendanaan tersebut berakar pada. 3. Papua – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyiapkan sejumlah langkah rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana banjir bandang yang terjadi di Sentani, Kabupaten Jayapura pada 16 Maret 2019 lalu. BERANDAKata kunci: Penta Helix, Pasca Bencana, dan Wisata Merapi Abstract The eruption of Mount Merapi in 2010 killed hundreds of people. BIDANG REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI BPBD, KESBANGPOL Indikator Kinerja Individu 1. Ketika sebuah bencana tiba-tiba hadir, yang dibutuhkan adalah tindakan tanggap darurat dan upaya penanganan pasca-bencana yang benar-benar terorganisir. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana NO. Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas. Pada daerah longsor, kegiatan ini seringkali tidak efisien karena potensi longsor masih ada. Latar Belakang Sumatera Barat merupakan wilayah yang sangat rawan terhadap gempa di Indonesia, baik di darat maupun laut. Pedoman Umum Penyelenggaraan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pasca Bencana 19 BAB VI BAB VI KETENTUAN PENUTUP. Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca bencana Alam Gempa Bumi dan Gelombang Tsunami di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) dan Nias, Sumatera Utara. Gambar : Korban Bencana E. Lebih baik penduduk direlokasi ke daerah yang lebih aman dibandingkan merekonstruksi di daerah yang sama. Dalam tahapan ini mencakup pemulihan, rehabilitasi dan juga rekonstruksi. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor: Per. Pencegahan (prevention) B. Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pemulihan Infrastruktur Sumber Daya Air Dalam Mewujudkan Ketahanan Nasional Kota Palu 3. SIGI 2019-2020 vii DAFTAR TABEL Tabel 2. Kepala Bappeda NTB pimpin langsung rapat terkait dengan Masukan Penyusunan Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Gempa NTB Tahun 2018 dengan Dr. Perka 17 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana. PONTIANAK – Pengkajian kebutuhan pascabencana sangat penting untuk menyusun rencana rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab-rekon) yang berkualitas. Perka 06 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana. Pengkajian kebutuhan pasca bencana c. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan pu blik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran. Sesuai isi Pasal 28A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak. 0 (17 rating) AD. Pemkab Lanny Jaya Aktifkan Posko Tangani Bencana Kekeringan. Namun nyatanyaKegiatan yang dilakukan sebelum terjadi bencana meliputi pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan. bahwa dalam rangka rehabilitasi dan rekonstruksi penanganan pasca bencana, diperlukan pedoman panduan dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi; b. Sedangkan saat ini sebanyak 6 persen proyek tengah dilaksanakan dan 34 persen sisanya masih dalam tahap persiapan, seperti rehabilitasi. Definisi Pasca Bencana - Rehabilitasi dan Rekonstruksi Menurut Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Rehabilitasi adalah. 1. Baca juga: 5 Hal yang Harus Kita Lakukan Jika Terjadi Bencana Alam . . Manajemen dan koordinasi penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi d. Rehabilitasi dan rekontruksi pasca bencana. DIY dan Prov. 1. Gambar 4. pendanaan dan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah pasca bencana A2R2 dilaksanakan masih dalam periode tanggap darurat dalam rangka: Mengidentifikasi sektor dan sub sektor yang terdampak bencana banjir dan longsor di wilayah kota Manado. Bencana pada saat Pasca bencana e. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi 6. Pasca bencana 4. 1 Manajemen Bencana . Ayat (2) disebutkan upaya pemulihan. Tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi biasa dilakukan setelah terjadinya bencana. peraturan kepala badan nasional penanggulangan bencana nomor 4 tahun 2013 tentang petunjuk teknis rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana sektor permukiman dengan rahmat tuhan yang maha esa kepala badan nasional. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana tentang Penetapan Rencana Aksi Rehabilitasi Dan Rekontruksi Wilayah Pasca Bencana Erupsi Gunung Merapi Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011 . 5 Tahun 2017 tentang Penyusunan Rencana Rehabilitasi dan. 000 Rp 365. Halaman ini telah diakses 5147 kali. 65. sumber daya kesehatan pasca bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 harus digunakan sebagai dasar penyusunan rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi. Pelaksanaan kegiatan-kegiatan pemulihan – rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana harus dilaksanakan dalam kerangka pengurangan. 033. Bencana tersebut mengakibatkan lebih dari 4. manajemen rehabilitasi dan rekonstruksi jalan pasca bencana yang diteliti dan diamati tingkat keberhasilannya atau dampak dari pelaksanaannya. Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana; 9. Ini yang aku cari! Makasih ️. Fase pasca bencana Pada fase pasca bencana, aktivitas utama ditargetkan untuk memulihkan kondisi tata kehidupan dan penghidupan masyarakat menjadi lebih baik (build back better) meskipun dengan segala keterbatasan. bnpb. id: 3 hlm. id: 3 hlm. Petunjuk Petnis Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Sektor Pemukiman: 99: Peraturan Kepala BNPB No 01 Tahun 2013: 2013: Tentang Rencana Aksi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Wilayah Pascabencana Gempa Bumi Di Kabupaten Aceh: 100: Peraturan Kepala BNPB No 6 Tahun 2013: 2013: Pedoman Radio Komunikasi Kebencanaan: 101: Peraturan Kepala BNPB. Rehabilitasi. membiayai rehabilitasi dan. 08 Tahun 2011 Rehabilitasi dan Rekonstruksi Jumlah data bencana Jumlah kawasan pasca bencana Cukup jelas Cukup jelas Data lapangan Perda RTRW Kota Padang Panjang Indikator Kinerja Individu 1. Kegiatan pada tahap pasca bencana, terjadi proses perbaikan kondisi masyarakat yang terkena bencana, dengan memfungsikan kembali prasarana dan sarana pada keadaan semula. Hal tersebut menjadi perhatian Badan Nasonal Penanggulangan Bencana (BNPB), khususnya Direktorat Perencanaan. . d. Pengkajian dan penilaian. Kegiatan Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Erupsi Merapi Tahun 2010 yang mencakup lima sektor telah berakhir pada tahun 2014 (melalui Anggaran Tahun 2013). 0. The disaster has caused negative. Menurut Warfield, manajemen bencana mempunyai tujuan: (1) Mengurangi, atau mencegah, kerugian karena bencana, (2) menjamin terlaksananya bantuan yang segera dan memadai terhadap korban bencana, dan. dengan berbagai strategi dalam upaya pemulihan warga dampak bencana melalui program rehabilitasi dan rekonstruksi. Apabila terjadi bencana semua menjadi beban APBN atau dari bantuan. Peraturan Perundang-undangan. Jitupasna; c. “Selain untuk pembangunan Huntap, percepatan penyediaan lahan juga diperlukan untuk pembangunan pengganti Jembatan Kuning/Jembatan Palu IV, penyediaan lahan untuk irigasi tersier Gumbasa, dan. Inpres tersebut menetapkan target paling lambat bulan Desember 2019. Dengan demikian, siklus manajemen bencana memberikan gambaran. BLM adalah bantuan langsung masyarakat untuk rehabilitasi dan rekonstruksi rumah tahanKebutuhan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sektor Ekonomi Pasca Banjir Di Kabupaten Luwu Utara. Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Cianjur, Nurdin, cenderung mengindahkan rekomendasi BMKG.